Libya: Retorika Anti-Migran Memicu Pelanggaran dan Pengusiran Massal

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, otoritas Libya di wilayah barat dan timur dinilai memicu retorika anti-migran yang memicu gelombang penangkapan massal, penahanan dalam kondisi tidak manusiawi, dan pengusiran kolektif terhadap migran, pencari suaka, serta pengungsi.

Menurut data UNHCR, tercatat 110.908 pengungsi dan pencari suaka terdaftar di Libya hingga April 2026, dan diperkirakan sekitar 559.000 pengungsi Sudan berada di negara itu sejak konflik yang dimulai April 2023. Menurut data dari Direktorat Penanggulangan Migrasi Ilegal di Libya timur, lebih dari 7.596 orang dari berbagai kewarganegaraan sedang ditahan menunggu proses pengusiran, dan sekitar 10.133 migran telah dideportasi dalam beberapa bulan terakhir. Angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Sumber lokal menyebutkan bahwa pada 4 Juni 2026 ratusan demonstran memblokir akses ke kantor UNHCR di Tripoli menuntut lembaga itu keluar dari negara tersebut dan menolak rencana apa pun untuk ‘penetapan permanen’ migran di Libya. Hingga laporan ini ditulis, operasi penangkapan dan penahanan terhadap migran masih berlangsung di beberapa kota.

Human Rights Watch menilai otoritas yang berseberangan di Libya telah bersatu dalam memicu xenofobia dan melakukan penangkapan massal serta pengusiran tanpa pemeriksaan individu, praktik yang melanggar hukum hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional. Lembaga itu menyerukan agar penahanan sewenang-wenang dihentikan, kondisi penahanan diperbaiki, dan mereka yang ditahan tanpa proses hukum dibebaskan.

Pemerintah Tripoli (GNU) dan pihak berwenang di timur sama-sama mengeluarkan pernyataan yang menolak penetapan permanen migran dan mengumumkan intensifikasi penangkapan serta pengusiran terhadap migran tanpa dokumen. Pada 23 Juni, Perdana Menteri Osama Hammad dari pemerintah berbasis timur mengeluarkan dekrit yang melarang masuknya warga dari Sudan, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia.

Laporan PBB Februari 2026 menemukan bahwa migran sering ditangkap tanpa proses hukum, dipindahkan ke fasilitas penahanan secara paksa, dan dideportasi tanpa penelaahan perlindungan individu. Mereka yang diusir ke perbatasan selatan dilaporkan ditinggalkan dalam kondisi berbahaya tanpa air, makanan, atau perawatan medis. Temuan sebelumnya juga menunjukkan kondisi penahanan yang kejam, termasuk kepadatan berlebih, kelaparan, kurangnya layanan kesehatan, pemukulan, dan kekerasan seksual.

Human Rights Watch dan pengamat internasional menyeru Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk menghentikan dukungan kepada kelompok bersenjata yang abai akuntabilitas, serta mensyaratkan kerja sama keamanan dengan perbaikan yang dapat diverifikasi dalam perlindungan hak-hak migran dan pengungsi. Libya diminta mengakui UNHCR secara formal dan memberikan akses penuh ke semua lokasi penahanan warga asing.

Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim tentang jumlah pasti pengusiran dan rincian operasi di lapangan. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah semua tindakan yang dilaporkan bersifat terkoordinasi secara nasional atau merupakan sejumlah operasi terpisah oleh berbagai aparat dan kelompok bersenjata.

Photo by: Mehdi Khoshnejad, Pexel