Israel Minta Persetujuan Pemerintahan Trump untuk Perluas Serangan Udara di Beirut

Berdasarkan laporan Channel 12 dan The Jerusalem Post, Israel dilaporkan telah meminta persetujuan pemerintahan Trump agar dapat memperluas operasi militernya di Lebanon, termasuk pelaksanaan serangan udara skala besar di Beirut, bukan hanya operasi pembunuhan sasaran.

Menurut data yang dikutip media Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar rapat keamanan kedua pada hari yang sama untuk membahas kemungkinan pergeseran strategi dari pendudukan dan penguasaan wilayah di Lebanon menuju kampanye udara terhadap sasaran di ibu kota Beirut. Keputusan akhir dilaporkan bergantung pada pembicaraan dengan pemerintahan AS, dan isu ini dikabarkan semakin mendapat momentum dalam beberapa hari terakhir.

Hingga laporan ini ditulis, delegasi diplomatik AS disebut-sebut sedang menimbang permintaan tersebut. Sementara itu, pejabat AS dilaporkan memberi sinyal dukungan terbatas untuk eskalasi Israel jika Hizbullah tidak segera menghentikan serangan terhadap wilayah Israel. Namun usulan kerangka de-eskalasi yang menyaratkan gencatan tembakan oleh Hizbullah terlebih dahulu belum menemukan titik temu dalam perundingan antara pihak terkait.

Menurut data lapangan dari laporan-laporan media, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan maju di beberapa titik di selatan Lebanon, termasuk penguasaan Beaufort Ridge dan Wadi al-Saluki serta mendekati kawasan Nabatiya. Selain itu, laporan sebelumnya menyebut sekitar 900 anggota Hizbullah tewas sejak dimulainya eskalasi — angka ini dipublikasikan oleh media Israel dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Sumber lokal menyebutkan adanya kerusakan infrastruktur dan korban sipil di sejumlah kawasan Lebanon akibat serangan udara dan bentrokan berskala kecil. Namun, belum dapat diverifikasi secara independen jumlah dan identitas korban tersebut.

Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, dikabarkan mendesak gencatan senjata segera untuk mencegah pemindahan massal warga sipil dan kerusakan lanjutan terhadap infrastruktur sipil. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintahan Trump mengenai apakah izin yang diminta Israel akan diberikan.

Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih jauh terkait permintaan persetujuan, cakupan serangan yang diminta, serta klaim-klaim korban dan kerusakan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Belum dapat diverifikasi secara independen seluruh laporan yang beredar.

Photo by: Ddou Dou, Pexel