Albanese: ‘Kita perlu melakukan lebih banyak’ soal harga rumah; Australia gabung sanksi terhadap ‘extremist settlers’ di Tepi Barat

Berdasarkan laporan, pemerintah Australia bergabung dengan sekutu Barat dalam langkah koordinasi untuk mengenakan sanksi terhadap kelompok pemukim ekstremis, jaringan pendanaan dan beberapa pejabat yang dianggap mendorong kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Menurut data yang dirilis oleh beberapa media internasional dan pernyataan resmi, aksi bersama melibatkan Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Norwegia dan Selandia Baru. Langkah tersebut termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap individu dan entitas yang dituduh terkait dengan peningkatan serangan terhadap warga sipil serta ekspansi permukiman. Prancis disebut-sebut melarang masuk Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich; Israel menanggapi dengan mengecam sanksi itu sebagai tindakan yang “memalukan” dan kontraproduktif.

Penny Wong mengeluarkan pernyataan semalam yang mengumumkan aksi bersama tersebut, menyebut bahwa tujuan langkah ini adalah menanggapi “tingkat kekerasan pemukim yang mengerikan terhadap warga sipil Palestina”. Sumber lokal menyebutkan insiden-insiden kekerasan dan perlu ada tekanan internasional agar tindakan kekerasan dapat dihentikan. Belum dapat diverifikasi secara independen semua rincian daftar target dan efek langsung sanksi terhadap situasi di lapangan.

Hingga laporan ini ditulis, Pemerintah Australia mengatakan langkah itu merupakan bagian dari upaya internasional untuk menegakkan akuntabilitas dan menahan perluasan permukiman yang mengancam solusi dua-negara. Tim redaksi masih memverifikasi rincian teknis terkait mekanisme sanksi dan daftar individu atau organisasi yang terkena.

Secara terpisah, Perdana Menteri Anthony Albanese tampil di program ABC News Breakfast dan mengatakan Australia “masih dipengaruhi oleh konflik Timur Tengah setiap hari” yang berdampak pada ekonomi serta pasar rumah. “Kita perlu melakukan lebih banyak,” kata Albanese, merujuk pada upaya pemerintah untuk menurunkan harga rumah dan meringankan tekanan biaya hidup. Menurut data internal partai dan analis ekonomi, tekanan pada pasar perumahan tetap menjadi isu utama bagi pemilih, namun rincian kebijakan lanjutan belum diumumkan secara lengkap.

Belum dapat diverifikasi secara independen klaim mengenai efektivitas sanksi dalam jangka pendek, dan dampak politik domestik terhadap pemerintahan Albanese masih dipantau. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan pihak-pihak terkait dan akan memperbarui laporan ketika informasi lebih lanjut tersedia.

Photo by: Nemuel Sereti, Pexel