Parlemen Inggris Mendesak Sanksi terhadap Netanyahu dan Menkumham Israel atas Penyiksaan Warga Palestina

Berdasarkan laporan Middle East Eye, puluhan anggota parlemen Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk menargetkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menkumham Yariv Levin terkait dugaan penyiksaan terhadap warga sipil Palestina.

Menurut data yang terkandung dalam surat yang ditandatangani sedikitnya 71 anggota parlemen dan anggota dewan dari berbagai partai politik, surat itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper. Surat yang dipimpin oleh anggota parlemen Partai Buruh Neil Duncan-Jordan menyatakan bahwa “penyiksaan sistematis dan terdokumentasi dengan baik terhadap warga sipil Palestina menjadi tanggung jawab pemerintahan Israel, termasuk Perdana Menteri Netanyahu.”

Surat itu menyerukan agar pemerintah Inggris membantu “mengakhiri impunitas” dengan menjatuhkan sanksi terhadap Netanyahu serta Yariv Levin, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri kehakiman, serta pejabat lain yang disebut bertanggung jawab atas perlakuan terhadap tahanan Palestina. Tanda tangan datang dari anggota parlemen dari Green, Plaid Cymru, Sinn Féin, SDLP, Liberal Demokrat, Scottish National Party, dan satu anggota Partai Konservatif.

Hingga laporan ini ditulis, menurut data yang dikutip dalam laporan, lebih dari 100 tahanan Palestina dilaporkan telah gugur saat berada dalam tahanan Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023; namun angka ini “belum dapat diverifikasi secara independen” dan diperkirakan bisa lebih tinggi. Sumber lokal menyebutkan adanya laporan pelanggaran serius, termasuk tuduhan pemerkosaan dan penyiksaan brutal yang dicatat oleh pelapor hak asasi PBB.

Surat itu juga mengangkat sejumlah insiden, termasuk keputusan untuk menghentikan tuntutan dalam sebuah kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan Palestina yang sempat dipuji oleh Netanyahu, serta penahanan warga negara Inggris di perairan internasional ketika kapal Global Sumud Flotilla dicegat oleh pasukan Israel.

Laporan UN dan pernyataan Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, dikutip dalam surat tersebut: menurut data, sistem penjara Israel dideskripsikan “menjadi laboratorium kekejaman yang terencana” dengan metode penyiksaan yang mengerikan. Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office menyatakan telah menyampaikan keprihatinan atas laporan perlakuan buruk terhadap tahanan kepada pemerintah Israel dan menegaskan bahwa semua tahanan harus diperlakukan sesuai hukum internasional.

Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant sebelumnya telah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye di Gaza sejak Oktober 2023, hal yang turut disebut dalam argumen para parlamentarian soal perlunya tindakan lebih tegas.

Belum dapat diverifikasi secara independen semua rincian tuduhan yang disebutkan dalam surat dan laporan PBB. Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim, termasuk angka pasti korban dan rincian kasus peradilan yang dirujuk dalam surat tersebut.

Photo by: Monirul Islam, Pexel