Lebih dari 6.500 Serangan Pemukim di Tepi Barat Sejak Awal 2026, 25 Gugur Iran Menolak Pembicaraan AS saat Selat Hormuz Tetap Ditutup Kepala PBB Temui Perwakilan Masyarakat Sipil Suriah di Damaskus Pemimpin Oposisi Israel: Prajurit Bayar Harga Kebijakan “Ceroboh” Netanyahu Iran: Pertukaran Pesan dengan AS Berlanjut, Namun Syarat untuk Berunding Tidak Ada Tentara Lebanon Kecam ‘Serangan dan Pelanggaran’ Israel yang Terus Berlangsung Protes Meletus di Tripoli atas Pemadaman Listrik, Jalan dan Kementerian Ditutup Haft Mewa: Tradisi Nowruz Afghanistan yang Kaya Makna dan Cita Rasa Tentara Sudan Klaim Kuasai Jalan Raya Strategis Penghubung Khartoum dan el-Obeid DR Kongo: Operasi Perenco Picu Ancaman Pencemaran Berat bagi Warga Muanda Lebih dari 6.500 Serangan Pemukim di Tepi Barat Sejak Awal 2026, 25 Gugur Iran Menolak Pembicaraan AS saat Selat Hormuz Tetap Ditutup Kepala PBB Temui Perwakilan Masyarakat Sipil Suriah di Damaskus Pemimpin Oposisi Israel: Prajurit Bayar Harga Kebijakan “Ceroboh” Netanyahu Iran: Pertukaran Pesan dengan AS Berlanjut, Namun Syarat untuk Berunding Tidak Ada Tentara Lebanon Kecam ‘Serangan dan Pelanggaran’ Israel yang Terus Berlangsung Protes Meletus di Tripoli atas Pemadaman Listrik, Jalan dan Kementerian Ditutup Haft Mewa: Tradisi Nowruz Afghanistan yang Kaya Makna dan Cita Rasa Tentara Sudan Klaim Kuasai Jalan Raya Strategis Penghubung Khartoum dan el-Obeid DR Kongo: Operasi Perenco Picu Ancaman Pencemaran Berat bagi Warga Muanda

Menteri Kehakiman dan Wakil Utusan PBB Bahas Penguatan Kerja Sama Hukum dan Hak Asasi Manusia di Suriah

Admin May 20, 2026 at 22:05
Menteri Kehakiman dan Wakil Utusan PBB Bahas Penguatan Kerja Sama Hukum dan Hak Asasi Manusia di Suriah

Berdasarkan laporan, Menteri Kehakiman Suriah Muzhir al-Wais mengadakan pertemuan dengan Wakil Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Claudio Cordone, untuk membahas langkah-langkah memperkuat kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menurut data yang disampaikan pihak terkait, pembicaraan mencakup pembentukan mekanisme bersama untuk pertukaran informasi hukum, program pelatihan bagi aparat peradilan, serta upaya peningkatan kondisi penahanan dan pemantauan hak asasi. Kedua pihak juga menyinggung kemungkinan dukungan teknis dari PBB untuk reformasi hukum dan penegakan rule of law di beberapa wilayah.

Sumber lokal menyebutkan bahwa pembicaraan bersifat intensif namun lebih berfokus pada tahap perencanaan teknis daripada penandatanganan perjanjian formal. Hingga laporan ini ditulis, belum ada pernyataan resmi mengenai kesepakatan konkret yang ditandatangani selama pertemuan tersebut.

Belum dapat diverifikasi secara independen beberapa klaim terkait rencana program dan skema pendanaan yang disebutkan oleh pihak yang hadir. Tim redaksi masih memverifikasi rincian lebih lanjut, termasuk tanggal implementasi dan pihak-pihak internasional yang akan terlibat dalam pelaksanaan program kerja sama ini.

Photo by: Ahmed akacha, Pexel

Ruang Iklan

Tersedia untuk sponsorship

Bagikan Artikel

Berlangganan

Dapatkan Berita Terbaru

Daftarkan email atau nomor WhatsApp Anda dan kami akan mengirimkan berita-berita pilihan langsung ke Anda.

Kami tidak akan mengirimkan spam. Berhenti berlangganan kapan saja.