UE Mendesak Israel Hentikan Perluasan Permukiman Saat Pemukim Diduga Serang Anak-Anak

Berdasarkan laporan, Uni Eropa (UE) kembali mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana pembangunan baru yang memicu kecaman internasional. Menurut data, kabinet tersebut menyetujui paket senilai 1,3 miliar shekel untuk mendirikan 34 permukiman baru, yang menaikkan jumlah permukiman baru pemerintah saat ini menjadi 103.

Berdasarkan laporan, tekanan di dalam UE meningkat untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel atas kebijakan permukiman yang dianggap ilegal oleh banyak negara anggota dan atas kekerasan terhadap warga Palestina. Menurut pernyataan Uni Eropa yang dikutip media, langkah-langkah sepihak semacam itu merusak prospek solusi dua negara.

Sumber lokal menyebutkan bahwa dalam beberapa insiden baru-baru ini, pemukim menyerang anak-anak Palestina di beberapa titik di wilayah yang diduduki, menyebabkan luka-luka dan ketakutan di komunitas setempat. Hingga laporan ini ditulis, rincian penuh tentang jumlah korban dan kronologi kejadian masih belum jelas.

Menurut data yang dilaporkan oleh media Israel Haaretz dan dirangkum oleh sejumlah sumber regional, pembunuhan anak-anak di Gaza disebut telah menjadi “urusan rutin”; lebih dari 21.000 anak-anak dilaporkan gugur sejak 7 Oktober 2023. Hingga laporan ini ditulis, Haaretz melaporkan rata-rata satu anak gugur per hari sejak gencatan senjata yang diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Angka-angka lain yang dilaporkan mencakup total korban warga Palestina yang sangat tinggi serta jutaan orang mengungsi dan kerusakan infrastruktur yang luas.

Belum dapat diverifikasi secara independen seluruh klaim dan angka yang beredar, termasuk rincian tentang serangan pemukim dan statistik korban, karena akses ke wilayah-wilayah terdampak sangat terbatas. Tim redaksi masih memverifikasi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dan akan memperbarui berita ini jika informasi tambahan tersedia.

Uni Eropa menyatakan akan terus mendesak jalur diplomatik dan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut jika perluasan permukiman berlanjut, sementara organisasi kemanusiaan menyerukan akses bantuan yang lebih besar untuk meringankan dampak krisis terhadap warga sipil, khususnya anak-anak.

Photo by: Ahmed akacha, Pexel