Pelaporan: Penyalahgunaan terhadap Warga Sipil di Nagero, Western Equatoria, South Sudan

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, pasukan pemerintah South Sudan (SSPDF), kelompok oposisi SPLA/IO, dan milisi sekutu mereka melakukan pelanggaran yang meluas terhadap warga sipil selama bentrokan di Kabupaten Nagero, Western Equatoria pada 2025.

Menurut data yang dihimpun Human Rights Watch dari wawancara dengan 31 penyintas dan saksi serta analisis citra satelit, tindakan yang dilaporkan meliputi pembunuhan sengaja terhadap warga sipil, perkosaan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta pembakaran dan penjarahan properti sipil. Insiden terjadi pada gelombang bentrokan Januari–Februari 2025 dan kembali memuncak pada September–November 2025. Dalam beberapa insiden, setidaknya delapan warga sipil dieksekusi dan banyak lainnya tewas atau terluka.

Sumber lokal menyebutkan bahwa pada 6 Januari 2025 pasukan pemerintah merebut pos pemeriksaan strategis Kubri-Bo, memicu pengungsian massal. Pada 7–8 Februari 2025, pasukan yang bergerak melalui kota Nagero dilaporkan menembak dan membakar kios serta rumah, dan pada 8 Februari dua siswa ditemukan tewas dengan luka tembak dan tubuh yang rusak. Pada 28 September 2025 serangan SPLA/IO ke barak militer memicu pengerahan pasukan pemerintah lebih lanjut; setelahnya muncul laporan eksekusi ringkas, perkosaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembakaran rumah.

Beberapa penyintas menggambarkan kekerasan brutal pada 6 Oktober 2025 ketika sekelompok tentara menghampiri tempat penampungan sementara dan membawa pulang beberapa pria dan anak laki-laki ke semak-semak, di mana sebagian besar kemudian tewas. Saksi lain melaporkan penjarahan fasilitas kesehatan dan sekolah, serta pengambilan panel surya dan persediaan medis.

Menurut data Human Rights Watch, dua perempuan melaporkan bahwa mereka diperkosa oleh pasukan pemerintah setelah kembali ke rumah mereka pada November 2025; laporan lain juga mendokumentasikan pemerkosaan kelompok terhadap perempuan ketika mengumpulkan kayu bakar. Tindakan-tindakan ini, menurut laporan, termasuk dalam kategori kejahatan perang. Belum dapat diverifikasi secara independen beberapa rincian spesifik terkait identitas semua pelaku dan perintah komando yang mengarahkan operasi tersebut.

Sumber lokal menyebutkan adanya ketegangan lama antara komunitas Balanda (mayoritas di Nagero) dan Azande, yang dipersepsikan berafiliasi berbeda secara politik, serta keterlibatan komandan yang dikenal seperti James Nando, yang pernah bergabung kembali dengan pasukan pemerintah setelah mendefeksi dari SPLA/IO. Tuduhan keterlibatan kelompok Mobile II dan Divisi Enam dikemukakan oleh beberapa saksi; namun klaim-klaim ini, termasuk dugaan keterlibatan komandan tertentu, belum dapat diverifikasi secara independen.

Hingga laporan ini ditulis, ribuan warga tetap mengungsi, sebagian besar kembali diam-diam ke Nagero namun hidup dalam ketakutan. Organisasi kemanusiaan melaporkan akses ke pasar dan lahan pertanian terbatas, fasilitas kesehatan dan sekolah rusak atau kosong, serta situasi gizi yang kritis di daerah tersebut. Laporan Integrated Food Security Phase Classification pada April 2026 memperingatkan potensi memburuknya nutrisi akibat ketidakamanan yang berkelanjutan.

Human Rights Watch menyerukan kepada pemerintah South Sudan untuk menangguhkan komandan yang diduga terlibat dalam pelanggaran, melakukan penyelidikan independen, dan menjamin akses kemanusiaan yang aman dan segera ke seluruh Nagero County. PBB dan misi penjaga perdamaian diminta meningkatkan patroli perlindungan dan pemantauan hak asasi manusia; pihak oposisi diminta menaati hukum humaniter internasional dan menghindari operasi yang menempatkan warga sipil dalam risiko.

Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim lapangan dan dokumen pendukung yang lebih rinci. Belum dapat diverifikasi secara independen semua nomor korban spesifik dan keterkaitan komando tingkat atas terhadap peristiwa yang dilaporkan. Kami akan memperbarui berita ini ketika informasi tambahan yang dapat dipercaya tersedia.

Photo by: Speak Media Uganda, Pexel