NBA Dinilai Berisiko ‘Sportswashing’ karena Koneksi dengan UAE

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, perluasan kemitraan finansial National Basketball Association (NBA) dengan otoritas Uni Emirat Arab (UAE) berisiko menjadi alat “sportswashing” terhadap catatan hak asasi manusia negara itu.

Menurut data dari laporan tersebut, UAE kerap menjadi tuan rumah acara olahraga dan hiburan besar untuk mempromosikan citra keterbukaan, meski pemerintahnya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pembangkangan domestik dan dituduh mendukung pelanggaran HAM di luar negeri. Joey Shea, peneliti senior untuk UAE di Human Rights Watch, menyatakan bahwa logo-logo Emirates akan tampak menonjol selama Final NBA 2026 dan menyoroti potensi liga tersebut membantu ‘memutihkan’ rekam jejak pemerintah UAE.

Human Rights Watch menulis bahwa kontraktor militer swasta asal Kolombia, yang diduga disewa oleh sebuah perusahaan berbasis di UAE, transit melalui fasilitas militer UAE sebelum dikerahkan ke Sudan untuk mendukung Rapid Support Forces (RSF). Klaim ini, menurut laporan, merupakan salah satu bukti yang mengindikasikan keterlibatan UAE dalam meningkatkan kapasitas RSF untuk melakukan kejahatan perang. Pernyataan tentang pergerakan kontraktor ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Menurut data yang dikompilasi oleh media internasional dan organisasi HAM selama beberapa tahun terakhir, aliran senjata, personel, dan dukungan lain dari UAE ke RSF telah berkontribusi pada konflik dan krisis kemanusiaan di Sudan, yang memaksa jutaan orang mengungsi. Menurut data, sekitar 14 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan 4,4 juta orang meninggalkan Sudan.

Dalam beberapa tahun terakhir, NBA menandatangani sejumlah perjanjian kemitraan dan sponsor dengan otoritas UAE dan perusahaan milik negara. Menurut laporan Associated Press, perpanjangan kontrak sembilan tahun antara NBA dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Abu Dhabi pada Januari 2026 berpotensi bernilai lebih dari US$300 juta. Menurut Reuters, pada 2024 maskapai Emirates meneken kesepakatan sponsor multi-tahun dengan NBA yang diperkirakan menghasilkan US$500 juta per tahun dalam pendapatan iklan.

Human Rights Watch mendesak NBA untuk mengambil langkah-langkah segera agar pertandingan dan platformnya tidak dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian dari dampak negatif yang dikaitkan dengan pemerintahan UAE, termasuk mengembangkan strategi mitigasi risiko hak asasi manusia dan membuka ruang bagi pemain dan staf untuk berbicara tentang isu-isu tersebut.

Human Rights Watch juga menanyakan apakah NBA menyetujui klausul yang membatasi kebebasan berbicara mereka atau karyawan mengenai pelanggaran UAE. Hingga laporan ini ditulis, NBA belum memberikan respons atas pertanyaan tersebut. Sumber lokal menyebutkan pemerintah Emirat berdiri pada penyangkalan bahwa bantuan yang diberikan bersifat kemanusiaan, bukan militer.

Koalisi organisasi masyarakat sipil menyerukan NBA mengakhiri kemitraan dengan UAE selama keterlibatan negara tersebut dalam tindakan kejam di Sudan masih berlangsung. Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim dan data yang berkaitan dengan transfer kontraktor militer dan keterlibatan langsung fasilitas militer UAE.

Photo by: Lara Jameson, Pexel