Minyak, Elit, dan Janji Kosong: Di Balik Upaya AS yang Diduga Menyingkirkan PBB di Libya

Berdasarkan laporan, utusan khusus PBB untuk Libya dan Kepala UNSMIL, Hanna Tetteh, memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi rapuh di Libya setelah berakhirnya Structured Dialogue yang difasilitasi PBB.

Menurut data dari laporan akhir Structured Dialogue — yang berakhir pada 7 Juni 2026 setelah enam bulan perundingan — sekitar 120 perwakilan warga sipil dan berbagai kelompok kepentingan Libya menghasilkan serangkaian rekomendasi politik. Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali peta jalan pemilu yang selama ini dipimpin oleh UNSMIL.

Namun, laporan tersebut juga menyoroti munculnya gesekan geopolitik baru: sebuah inisiatif tandingan yang disebut-sebut didukung oleh Amerika Serikat dan dipimpin oleh utusan Timur Tengah mantan Presiden AS, Massad Boulos. Inisiatif Amerika ini semakin dilihat sebagai tantangan langsung—bahkan kompetitor—terhadap peta jalan pemilu jangka panjang yang disusun UNSMIL.

Sumber lokal menyebutkan bahwa inisiatif tandingan itu mendapatkan dukungan dari sejumlah aktor politik dan elit yang berkepentingan atas kontrol sumber daya migas di Libya. Klaim yang sama menuduh adanya janji-janji pembiayaan dan konsesi yang dianggap menargetkan lingkaran kekuasaan lokal untuk mengamankan dukungan politik.

Hingga laporan ini ditulis, tudingan bahwa ada upaya yang didukung AS untuk menyingkirkan peran PBB atau menggantikan peta jalan UNSMIL belum dapat diverifikasi secara independen. Tim redaksi masih memverifikasi klaim-klaim terkait dukungan finansial dan aktor-aktor yang diduga terlibat dalam inisiatif tandingan tersebut.

Pengamat politik internasional memperingatkan bahwa persaingan antara peta jalan PBB dan inisiatif yang didukung AS berisiko memperparah fragmentasi politik di Libya, meningkatkan pengaruh asing, dan memperpanjang ketidakstabilan — terutama mengingat peran strategis sektor minyak dalam perekonomian negara tersebut.

Berdasarkan laporan PBB yang dipaparkan oleh Tetteh, upaya untuk mencapai konsensus nasional masih menghadapi hambatan besar, termasuk perbedaan kepentingan regional, tekanan elit berkepentingan, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap proses politik. Menurut data dari peserta Structured Dialogue, dukungan luas dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dianggap krusial untuk legitimasi proses apapun.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah inisiatif tandingan itu akan menghasilkan mekanisme pemilu alternatif atau justru memicu pembentukan lembaga paralel. Sementara itu, Dewan Keamanan dan berbagai aktor internasional diperkirakan akan terus memantau perkembangan ini.

Sumber lokal menyebutkan pula bahwa warga di beberapa wilayah penghasil minyak mengkhawatirkan dampak politisasi pengelolaan migas terhadap kesejahteraan lokal. Tim redaksi masih memverifikasi pernyataan-pernyataan tersebut dan meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan UNSMIL dan otoritas yang mengaku mendukung inisiatif AS.

Hingga laporan ini ditulis, situasi di Libya tetap dinamis dan berisiko mengalami eskalasi politik, sementara proses yang dipimpin PBB mencoba mempertahankan legitimasi di tengah persaingan pengaruh asing dan tuntutan domestik untuk penyelesaian yang adil dan transparan.

Photo by: feyza ebrar, Pexel