Sektor Pendidikan Palestina Lumpuh Akibat Konflik, Krisis Kebebasan Akademik Meluas ke Kancah Internasional

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan Palestina, pemerintah Israel dituduh menjalankan kebijakan sistematis untuk melumpuhkan hak pendidikan bagi warga Palestina melalui penargetan sektor edukasi secara sengaja. Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Amjad Barham dalam sebuah konferensi ilmiah di Yordania, aksi militer telah mengakibatkan kehancuran pada sekitar 85% bangunan universitas dan 293 dari 307 sekolah di Jalur Gaza. Sumber lokal menyebutkan bahwa pelanggaran serupa juga terus berlanjut terhadap institusi pendidikan di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem.

Hingga laporan ini ditulis, tekanan terhadap kebebasan akademik dilaporkan tidak hanya terjadi di wilayah konflik, tetapi juga merambah ke institusi pendidikan tinggi di Israel dan Amerika Serikat. Di Israel, muncul kecaman terhadap kebijakan pemerintah yang mengancam akan memotong anggaran universitas jika pimpinan kampus tidak menekan kritik mahasiswa terkait situasi perang. Sementara itu, di Amerika Serikat, universitas seperti Rutgers dan Emory menghadapi gelombang protes dan gugatan hukum setelah dianggap membungkam suara mahasiswa dan staf yang bersimpati pada isu kemanusiaan di Gaza.

Di wilayah Tepi Barat, militer dilaporkan menghentikan aktivitas pertanian warga di desa Turmusaya menyusul gangguan dari kelompok pemukim ekstremis. Belum dapat diverifikasi secara independen apakah penghentian tersebut murni langkah keamanan sementara atau merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menekan ekonomi warga lokal. Tim redaksi masih memverifikasi laporan lebih lanjut mengenai dugaan koordinasi antara kelompok pemukim dan pihak keamanan dalam eskalasi kekerasan yang dikabarkan mencapai titik tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Photo by: Monirul Islam, Pexel