Keputusan Hamas Membubarkan Pemerintah Gaza Dinilai Isyarat untuk Trump, Kata Pakar

Berdasarkan laporan Middle East Eye dan Associated Press, Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang memerintah Jalur Gaza selama hampir dua dekade, langkah yang menurut sejumlah pakar dimaksudkan sebagai isyarat kepada Presiden AS Donald Trump.

Menurut data yang dikutip, kepala komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, secara resmi mengajukan pengunduran diri dan membubarkan komite itu untuk memfasilitasi transisi administratif ke National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), kata Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintahan Hamas, kepada AFP. Hingga laporan ini ditulis, NCAG dilaporkan berkedudukan di Kairo dan belum masuk ke Gaza.

Khaled Elgindy, peneliti senior pada program Timur Tengah di Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan langkah Hamas itu bertujuan menunjukkan bahwa kelompok itu bukan halangan bagi rencana perdamaian yang diusung pemerintahan AS. “Hamas ingin menghilangkan dalih bagi Israel untuk terus menyerang Gaza,” ujar Elgindy kepada Middle East Eye.

NCAG, yang menurut laporan dipimpin oleh Ali Shaath, menyatakan siap mengambil alih urusan sipil Gaza. “Kami menegaskan bahwa Komite Nasional untuk Administrasi Gaza siap sepenuhnya untuk memikul tanggung jawab nasionalnya segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia,” tulis Ali Shaath di akun X. Ia menambahkan bahwa keberhasilan komite membutuhkan “otoritas tunggal, hukum tunggal dengan mandat jelas, dan satu kekuatan bersenjata di bawah otoritas entitas tersebut.”

Israel merespons dengan menyerukan “demiliterisasi lengkap” Jalur Gaza. Menurut data lain yang dikutip, Israel telah memperluas kehadiran militernya dan menguasai hampir 70 persen wilayah Gaza; klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sumber lokal menyebutkan bahwa Israel juga membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke enclave tersebut.

Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan bahwa lebih dari 73.000 warga Palestina telah gugur sejak awal konflik, dan lebih dari 1.000 orang gugur setelah penandatanganan gencatan senjata—angka-angka yang belum dapat diverifikasi secara independen. Tim redaksi masih memverifikasi beberapa klaim terkait pengaturan zona kemanusiaan dan rincian rencana “Board of Peace” yang dipimpin Trump, termasuk laporan bahwa dewan tersebut mempertimbangkan pembentukan “zona kemanusiaan bebas Hamas.”

Beberapa pengamat menilai pembubaran pemerintahan sipil oleh Hamas menunjukkan kesediaan untuk menyerahkan tata kelola sipil sambil menunda isu yang lebih rumit: pelucutan senjata Hamas. Di bawah rencana perdamaian 2025 yang dimediasi AS, Hamas menyetujui dekomisioning senjata seiring dengan keluarnya pasukan Israel dari enclave, namun proses ini tetap buntu karena perbedaan tentang kontrol keamanan dan kekuatan bersenjata.

Belum dapat diverifikasi secara independen apakah pembubaran ini akan segera mengakhiri serangan di Gaza atau mempercepat masuknya bantuan dan rekonstruksi. Sumber diplomatik mengatakan pembicaraan lanjutan dijadwalkan di Kairo untuk membahas detail implementasi, tetapi negosiasi mengenai masalah keamanan tetap menemui jalan buntu. Tim redaksi masih memverifikasi perkembangan lebih lanjut dan pernyataan resmi dari semua pihak terkait.

Photo by: Saifee Art, Pexel