Apa Selanjutnya bagi ICC dan Investigasi Palestina setelah Pemberhentian Karim Khan?

Berdasarkan laporan, negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memilih untuk memberhentikan Jaksa Agung Karim Khan dalam pemungutan suara tertutup pada 24 Juli 2026, dengan 82 dari 125 anggota mendukung. Ini adalah kali pertama dalam 24 tahun sejarah pengadilan seorang jaksa yang sedang menjabat diberhentikan.

Menurut data kantor pengadilan, keputusan pemberhentian berlaku efektif segera; Khan tidak lagi menjadi anggota kantor dan telah dikeluarkan dari semua berkas perkara, termasuk investigasi Palestina. Hingga laporan ini ditulis, kantor jaksa menyatakan pekerjaan investigasi akan berlanjut tanpa gangguan dan kedua deputi—Nazhat Shameem Khan (Fiji) dan Mame Mandiaye Niang (Senegal)—akan terus memimpin kantor tersebut.

Khan, menurut pernyataan tim hukumnya, berencana menantang “keabsahan dan keadilan” keputusan tersebut melalui semua mekanisme hukum yang tersedia, termasuk kemungkinan mengajukan perkara ke International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT). Belum dapat diverifikasi secara independen sejauh mana upaya banding ini dapat membatalkan atau menunda konsekuensi praktis dari pemberhentian, terutama mengingat proses ILOAT biasanya memakan waktu lama.

Belum dapat diverifikasi secara independen pula klaim perubahan prosedural yang dilakukan oleh biro Majelis Negara Pihak—sejumlah analis mencatat perubahan aturan pemungutan suara yang menurunkan ambang efektif untuk pemberhentian—yang bisa menjadi salah satu pokok sengketa hukum Khan.

Sumber lokal menyebutkan pejabat Israel menyambut hasil pemungutan suara dan mendesak agar surat perintah penahanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant dicabut segera. Namun hakim ICC, bukan kantor jaksa, memiliki kewenangan untuk mencabut surat perintah tersebut, dan sampai saat ini para hakim telah menolak permintaan untuk membatalkannya.

Menurut data pengadilan, surat perintah yang dikeluarkan pada 21 November 2024 tetap berlaku. Tantangan hukum Israel yang paling substansial adalah klaim bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel karena Israel bukan pihak pada Statuta Roma; perkara yurisdiksi ini dikembalikan oleh Pengadilan Banding untuk diputus secara lebih menyeluruh dan kemungkinan akan terus berproses hingga 2027, dengan peluang banding lebih lanjut.

Kedua deputi yang memimpin kantor sejak Khan mengambil cuti pada Mei 2025 tersebut sebelumnya dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada Agustus 2025 karena mempertahankan surat perintah untuk Netanyahu dan Gallant. Hingga kini belum ada tanda bahwa pemerintahan AS akan mencabut sanksi terhadap Khan secara otomatis karena kepergiannya dari jabatan; Tim redaksi masih memverifikasi langkah kebijakan AS selanjutnya.

Dampak pemberhentian terhadap prioritas penanganan aplikasi surat perintah untuk menteri lain seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir belum jelas. Ada laporan bahwa beberapa aplikasi sudah dipersiapkan sebelum cuti Khan dan sempat ditunda saat kantor menghadapi ancaman sanksi; Belum dapat diverifikasi secara independen apakah penundaan tersebut akan berlanjut atau apakah pejabat baru akan mempercepat atau mengesampingkan aplikasi tersebut.

Pemberhentian memicu pemilihan baru berdasarkan Pasal 42 Statuta Roma. Majelis Negara Pihak akan menggelar sesi ke-25 pada 7–17 Desember 2026 di markas besar PBB di New York, yang juga mencakup pemilihan hakim; pemilihan jaksa baru kemungkinan akan digabung dalam sesi tersebut atau dilakukan dalam sesi lanjutan awal 2027. Menurut para pakar, majelis dapat memutuskan untuk memilih pengganti untuk sisa masa jabatan Khan (sekitar hingga Juni 2030) atau memilih untuk masa jabatan penuh hingga sembilan tahun.

Menurut data analis ICC, tidak ada larangan bagi salah satu deputi yang saat ini memimpin untuk dicalonkan oleh negara pihak, sehingga memberi opsi cepat untuk kontinuitas. Namun sejarah pemilihan sebelumnya menunjukkan proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor politik seperti rotasi regional dan keseimbangan gender.

Tim redaksi masih memverifikasi rincian prosedural dan jadwal final pemilihan serta implikasi hukum dari potensi banding Khan; Belum dapat diverifikasi secara independen beberapa klaim yang beredar di media sosial terkait dampak langsung pemberhentian terhadap surat perintah yang sudah dikeluarkan.

Photo by: cottonbro studio, Pexel